PENGESAHAN RKUHP
Senin, 6 Desember 2022 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke – 11 di Gedung DPR RI. Penolakan pengesahan RKUHP tidak terjadi belakangan ini saja. RKUHP sudah menjadi polemic selama kurang lebih empat tahun terakhir. Bahkan berbagai elemen masyarakat sipil kerap menggelar aksi penolakan secara besar-besaran agar RKUHP tersebut tidak disahkan. Masyarakat menganggap bahwa banyak pasal dalam RKUHP yang bermasalah, serta pakar tata hukum negara menilai proses dalam menentukan berbgai kebijakan didalamnya cacat formil. Karena pembahasannya dilakukan secara tertutup serta tidak melibatkan masyarakat. KUHP Dianggap Perparah Ekonomi ? Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, imbas ekonomi pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tak hanya membuat iklim investasi goncang. Namun, KUHP yang baru dinilai akan meperburuk dampak resesi global 2023. Menur